SINGAPURA – Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Singapura secara resmi menyepakati kerja sama strategis di sektor energi yang mencakup ekspor energi bersih dari Indonesia ke Singapura serta pembangunan kawasan industri berbasis energi terbarukan di wilayah Kepulauan Riau. Kesepakatan tersebut diumumkan usai pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, yang berlangsung di Parliament House, Singapura, pada Senin (16/6). Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sendiri telah dilakukan sebelumnya di Jakarta pada Jumat (14/6), dan diumumkan secara resmi di hadapan kepala negara kedua pihak sebagai simbol penguatan kerja sama ekonomi berbasis transisi energi berkelanjutan. Inisiatif ini menandai komitmen kedua negara dalam memperkuat peran Asia Tenggara sebagai kawasan yang memimpin transformasi menuju ekonomi hijau global, seiring meningkatnya tekanan terhadap emisi karbon dan kebutuhan stabilitas energi lintas negara.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa sejak awal Singapura telah menyampaikan keinginan untuk memperoleh pasokan energi bersih, termasuk mekanisme carbon capture and storage (CCS) dari Indonesia. Namun, sesuai arahan Presiden Prabowo, kerja sama harus mengedepankan prinsip saling menguntungkan, tidak sekadar menjadikan Indonesia sebagai pemasok bahan mentah energi hijau. “Saya meminta Kepala Pemerintah Singapura agar juga mempertimbangkan secara serius pembangunan kawasan industri yang mendukung hilirisasi berbasis energi terbarukan, agar ada nilai tambah di dalam negeri,” ujar Bahlil. Kawasan industri tersebut rencananya akan dibangun di Kepulauan Riau, lokasi strategis dekat Singapura, dan akan berfokus pada industri hijau seperti produksi baterai, green hydrogen, dan energi surya. Kesepakatan ini membuka peluang investasi lintas batas dalam kapasitas besar, mempercepat transisi energi di Asia Tenggara, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat pengembangan energi baru dan terbarukan. Pemerintah Indonesia menegaskan akan terus mendorong kemitraan yang adil dan berpihak pada kepentingan nasional, tanpa mengabaikan tuntutan global terhadap ekonomi rendah karbon.
